Yang menjadi dasar legitiminasi bagi pemerintah orde baru adalah

Pancasila yang digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa ini maksudnya adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai menjadi kabur (blurred) oleh praktik-praktik dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Misalnya, setiap kebijaksanaan penguasa negara senantiasa berlindung di balik ideologi Pancasila, sehingga mengakibatkan setiap warga negara yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Hal kedua yang menjadi wacana kelompok kami dalam kaitannya dengan penyimpangan Pancasila di masa Orde Baru ini adalah penyimpangan terhadap asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan sebagaimana yang terkandung secara tersirat di dalam kelima sila di Pancasila ini disalahartikan menjadi praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan terutama Nepotisme (KKN). Dengan maksud kekeluargaan, maka oleh Soeharto hanya orang-orang terdekatnya dan keluarganya sajalah yang berhak menguasai perusahaan-perusahaan besar negara, pemerintahan, bahkan yang menguasai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini.